JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti laporan dari anggota DPD RI terkait habisnya kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sejumlah daerah, padahal data pemerintah menunjukkan masih tersisa puluhan triliun rupiah dana alokasi.
Dalam rapat bersama anggota DPD, salah satu anggota mengeluhkan bahwa kuota KUR di daerah sudah habis, meski tahun anggaran 2025 belum berakhir.
Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya mengaku heran karena menurut data resmi Kementerian Keuangan, masih terdapat dana KUR yang belum tersalurkan secara optimal.
“Itu informasi yang salah. Dari catatan yang saya punya, ada dana Rp284 triliun, baru dialokasikan Rp228 triliun. Jadi masih ada hampir Rp60 triliun,” jelas Purbaya, Selasa (4/11/2025).
Lebih lanjut, Purbaya mencium adanya indikasi praktik “main-main” oleh pihak perbankan di tingkat cabang, yang berpotensi menyebabkan terhambatnya penyaluran KUR kepada pelaku usaha kecil dan menengah.
“Nanti saya tanya deh ke Kemenko Perekonomian seperti apa. (Itu berarti ada bank) main-main,” tegasnya.
Purbaya menegaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan lembaga perbankan terkait untuk memastikan penyaluran KUR berjalan transparan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Program Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendorong akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Pada 2025, pemerintah menargetkan total plafon penyaluran KUR mencapai Rp284 triliun, dengan tingkat bunga subsidi tetap di bawah 6 persen per tahun.
Namun, sejumlah laporan dari daerah menunjukkan adanya ketimpangan dalam realisasi penyaluran, di mana nasabah di beberapa wilayah kesulitan mendapatkan akses KUR, sementara dana pusat masih tersisa cukup besar.
Pemerintah berharap perbankan dapat menyalurkan dana KUR secara tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan tambahan modal kerja.(KS01)






