SOLO, KLIKSOLONEWS.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tengah mencermati ketatnya persaingan antar aplikasi ojek online (ojol) yang beroperasi di wilayahnya.
Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan pemerintah akan memastikan kompetisi antar aplikator berlangsung sehat dan tidak menimbulkan konflik sosial di lapangan.
Respati mengatakan, yang menjadi perhatian utama bukan hanya perkembangan bisnis aplikator, melainkan juga kesejahteraan pengemudi dan kepuasan pengguna. Ia menilai keduanya harus berjalan seimbang agar transportasi daring di Solo tetap kondusif dan inklusif.
“Yang paling penting kesejahteraan driver dan kepuasan penggunanya bisa berjalan bersamaan,” ujar Respati Ardi di Balai Kota Surakarta, Selasa (7/10/2025).
Respati menyadari persaingan antaraplikator ojol tak bisa dihindari, apalagi kini muncul inovasi baru seperti ojol dengan armada roda tiga atau bajaj yang mulai beroperasi di Kota Bengawan.
Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta untuk menilai dampak persaingan tersebut.
“Sedang kami kaji dengan Dishub Solo, apakah ini merupakan persaingan sehat. Kami tetap akan menjaga persaingan yang sehat di Kota Solo,” jelasnya.
Lebih lanjut, Respati menegaskan Pemkot Solo tidak ingin terjadi perang tarif antaraplikator yang bisa berujung pada kerugian bagi pengemudi maupun pengguna layanan ojol.
“Supaya tidak ada perang tarif, keterjangkauan akses masyarakat tetap dijaga. Tarif jangan sampai merugikan driver agar tidak muncul konflik sosial yang baru,” tegasnya.
Langkah antisipatif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem transportasi daring yang adil, kompetitif, namun tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas di Kota Solo.
Bajaj Maxride Belum Kantongi Izin Operasional
Diberitakan sebelumnya, kehadiran kendaraan roda tiga bernama bajaj Maxride tengah menyita perhatian warga Kota Solo. Penampakan bajaj berwarna mencolok itu menjadi perbincangan di media sosial setelah terlihat beroperasi di sejumlah ruas jalan kota.
Namun, di balik viralnya kendaraan tersebut, otoritas setempat menegaskan bajaj Maxride belum mengantongi izin resmi untuk beroperasi.
Kasatlantas Polresta Surakarta Kompol Agung Yudiawan menjelaskan pihaknya sudah menindaklanjuti fenomena tersebut dengan berkoordinasi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo.
Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memverifikasi kelengkapan administrasi, legalitas trayek, dan kesiapan teknis baik dari sisi kendaraan maupun pengemudi.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Muhammad Taufiq juga menyampaikan hal senada. Ia menuturkan sampai saat ini Dishub belum menerima koordinasi maupun pemberitahuan resmi dari pihak aplikator Maxride. Bahkan, pihaknya masih mencari tahu keberadaan kantor pengelola transportasi tersebut.
“Kami sudah menelusuri informasi terkait Maxride, tapi belum ada koordinasi sama sekali. Kami juga belum tahu siapa aplikatornya, di mana kantornya, dan bagaimana legalitas operasionalnya. Padahal kalau mau beroperasi, wajib ada izin dari pemerintah daerah,” jelas Taufiq.(ks01)
About The Author
