SOLO, KLIKSOLONEWS.COM — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pendidikan yang adil, terbuka, dan bebas pungutan di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara “Gubernur Menyapa” yang digelar di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, pada Kamis (30/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Luthfi berdialog langsung dengan pelajar, organisasi kepemudaan, serta elemen masyarakat. Beragam aspirasi dan keluhan disampaikan, terutama terkait penerapan sistem zonasi sekolah.
Perwakilan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terhadap sistem zonasi setiap tahun ajaran baru.
Menanggapi hal itu, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa kebijakan zonasi merupakan aturan nasional, namun implementasinya di Jawa Tengah harus dilakukan secara jujur dan transparan.
“Itu kebijakan pusat. Tapi saya tegaskan, di Jawa Tengah tidak ada titip-menitip siswa atau jasa penitipan,” tegas Luthfi.
Ia menambahkan, sistem zonasi dirancang untuk memeratakan kesempatan belajar bagi seluruh anak, bukan untuk mempersulit proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Dalam forum tersebut, Rafa Febrian Wicaksono, siswa SMKN 5 Surakarta, menanyakan langkah pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan di daerah pinggiran.
Menjawab hal itu, Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Tengah telah meluncurkan berbagai program untuk pemerataan pendidikan, seperti Sekolah Garuda, Sekolah Keberbakatan, dan Sekolah Kemitraan.
Melalui program Sekolah Kemitraan, Pemprov Jateng tahun 2025 ini telah mengalokasikan pembiayaan bagi 5.004 siswa di sekolah swasta.
“Kita siapkan 5.000-an anak-anak miskin ekstrem yang putus sekolah. Kita tempelkan di sekolah-sekolah swasta yang sudah terprogram,” jelasnya.
Seluruh SMA/SMK Negeri di Jateng Gratis Tanpa Pungutan
Gubernur Ahmad Luthfi juga menegaskan bahwa seluruh SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah gratis, dan sekolah tidak diperbolehkan menarik pungutan dalam bentuk apa pun.
“Program pendidikan gratis itu sudah diawasi dewan pengawas. Jangan coba-coba menarik iuran, karena itu melanggar aturan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov terus memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah baru, serta bantuan sosial pendidikan yang mencakup transportasi dan kuota internet bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kami ingin memastikan bahwa semangat pendidikan gratis benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Melalui komitmen tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi berharap sistem pendidikan di Jawa Tengah semakin transparan, adil, dan inklusif, sehingga tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan berkualitas.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad menjadikan pendidikan sebagai pondasi utama pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.(ks01)
About The Author
