SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa organisasi petani tidak boleh hanya berhenti pada pembentukan kepengurusan, melainkan harus memiliki peta jalan (road map) yang jelas dan berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.
“Kalau hanya bikin pengurus tapi tidak punya road map kerja, untuk apa. Intinya harus bisa mengurangi kemiskinan,” tegas Ahmad Luthfi saat menerima audiensi pengurus Himpunan Tani Merdeka Jawa Tengah di kantor Gubernur, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, arah kerja bersama antara pemerintah daerah dan organisasi petani harus nyata dirasakan masyarakat, terutama dalam mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah.
“Nanti lapor ke Mas Dar (Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono) bahwa tugas kita (Tani Merdeka Jawa Tengah) adalah mereduksi kemiskinan di Jateng,” imbuhnya.
Menanggapi arahan tersebut, Dimas, petani muda anggota Tani Merdeka, menyatakan pihaknya sudah menyiapkan peta jalan sebagaimana diminta gubernur.
“Terutama yang sejalan dengan Mas Dar yaitu terkait Alsintan (alat mesin pertanian). Tetapi pada umumnya Insya Allah dampaknya akan terasa pada penurunan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi. Mudah-mudahan bisa kami lakukan secepatnya,” ujarnya.
Jateng sebagai Lumbung Pangan
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menegaskan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Oleh karena itu, sektor pertanian perlu terus diperkuat, baik dari sisi produktivitas maupun distribusi, agar bisa berkontribusi signifikan pada penurunan angka kemiskinan maupun stunting.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada September 2024 persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 9,58% atau sekitar 3,40 juta jiwa.
Angka ini menurun dibanding Maret 2024 yang masih berada di level 10,47% dengan jumlah penduduk miskin 3,70 juta jiwa. Garis kemiskinan provinsi tercatat Rp521.093 per kapita per bulan, dengan komposisi kebutuhan makanan mencapai 75,36%.
Selain kemiskinan, isu stunting juga masih menjadi perhatian serius. Data DP3AP2KB Jawa Tengah menunjukkan prevalensi stunting balita pada 2023 sebesar 20,7%, hanya turun tipis dari 20,8% pada 2022.
“Intervensi lintas sektor mutlak diperlukan, termasuk dari sektor pertanian yang berhubungan langsung dengan ketersediaan dan kualitas pangan,” tegas Luthfi.
BPS melalui laporan Indikator Utama Pertanian 2023 menyebut subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan Jawa Tengah.
Dengan basis ekonomi desa yang kuat, Ahmad Luthfi berharap organisasi petani bisa berperan nyata bukan hanya sebagai wadah, tetapi juga sebagai motor penggerak penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. (KS01)