SEMARANG, KLIKSOLONEWS.COM – Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah kembali menunjukkan tren penurunan.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, persentase penduduk miskin di Jateng turun menjadi 9,48%, dari sebelumnya 9,58% pada September 2024. Penurunan ini setara dengan berkurangnya sekitar 29.650 orang penduduk miskin.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut positif capaian tersebut. Ia menegaskan, keberhasilan ini adalah hasil kerja kolaboratif dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perangkat dinas, hingga mitra strategis lainnya.
“Saya ucapkan terima kasih. BPS mengeluarkan data, kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58% menjadi 9,48%. Kita tidak menjadi provinsi termiskin dan ini merupakan keberhasilan bersama,” ujar Gubernur Luthfi di Semarang, Sabtu 26 Juli 2025.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa penurunan ini bukan akhir perjuangan. Ia meminta seluruh pihak untuk tidak cepat berpuas diri dan terus bekerja secara terintegrasi melalui pendekatan super team.
“Kita harus dukung dan pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Minimal kita mampu mendorong angka kemiskinan ke satu digit agar Jawa Tengah semakin baik,” tegasnya.
Gubernur Luthfi menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai sektor. Di bidang pendidikan, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem menjadi prioritas intervensi. Termasuk mereka yang putus sekolah akan didorong untuk kembali mendapatkan hak pendidikan.
“Kalau kewenangan provinsi, maka SMA/SMK akan kita bangun dan perbaiki infrastrukturnya,” terangnya.
Sementara itu, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga terus digenjot. Dari sekitar 1 juta unit RTLH di Jawa Tengah, pemerintah provinsi menganggarkan perbaikan 17.000 unit selama 2025. Program ini juga didukung oleh kabupaten/kota, CSR perusahaan, BAZNAS, hingga BUMN dan BUMD.
Di sektor lain, pemerintah menggandeng Kementerian Sosial dan pihak terkait untuk menjamin kebutuhan pokok dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Intervensi dilakukan secara menyeluruh, terutama di 11 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi.
“Kita tunjuk desa termiskin, lalu seluruh OPD, ormas, hingga lembaga-lembaga lain kita kerahkan bersama untuk intervensi. Agar desa-desa itu bisa bersaing dan tidak miskin kembali,” kata Luthfi.
Penguatan Data Sosial jadi Kunci
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempertahankan tren positif ini. Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem data sebagai dasar program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
“Sesuai arahan Menteri Sosial, saat ini kita memasuki masa transisi dari DTKS ke DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ini harus dikawal agar akurat dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelas Taj Yasin, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah.
Data Lengkap Kemiskinan Jawa Tengah (Maret 2025):
Jumlah penduduk miskin: 3,37 juta orang
(turun 29.650 orang dari September 2024)
- Perkotaan:
Persentase: turun dari 9,71% → 9,10%
Jumlah: turun dari 1,84 juta → 1,75 juta orang
- Perdesaan:
Persentase: turun dari 11,34% → 9,92%
Jumlah: turun dari 1,87 juta → 1,62 juta orang. (KS01).
About The Author
