SOLO, KLIKSOLONEWS.COM – Ancaman radikalisme menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 menjadi perhatian utama dalam Dialog Interaktif: Ancaman Radikalisme di Penyelenggaraan Pilkada 2024 yang diadakan Jumat 9 Agustus 2024, di Do Eat Caffee.
Direktur Amir Mahmud Center, Amir Mahmud, menekankan pentingnya kerja sama antara media, akademisi, aktivis sosial, dan masyarakat untuk menanggulangi radikalisme yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi.
Amir Mahmud menjelaskan bahwa radikalisme adalah fenomena nyata yang sering kali berakar dari ketidakpuasan terhadap pemimpin dan mengarah pada tindakan ekstrem.
“Radikalisme dan fundamentalisme berbeda; fundamentalisme adalah kepercayaan mendalam yang bisa menjadi gaya hidup, sementara radikalisme sudah masuk ke tindakan dan dapat mencakup upaya merubah sesuatu secara mendasar,” ujarnya.
Amir juga menggarisbawahi pentingnya membedakan antara radikalisme dan fundamentalisme, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan pemahaman yang benar tentang radikalisme, mengingat banyak kampanye radikalis yang memanfaatkan platform ini.
Ketua PWI Solo, Anas Syahirul, menyoroti peran media sosial yang tanpa pengawasan seperti media mainstream.
“Media sosial memberikan ruang tanpa kendali untuk penyebaran paham radikalisme, berbeda dengan media mainstream yang memiliki pengawasan ketat,” katanya.
Anas menekankan perlunya pemahaman tentang radikalisme di kalangan awak media dan aturan jurnalistik untuk mengimbangi penyebaran informasi yang tidak terarah.
Sementara itu, KPU Solo juga berperan aktif dalam membendung radikalisme dengan memastikan keterbukaan proses pemilu.
Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Solo, Yuly Yulianingrum, menjelaskan bahwa KPU telah berupaya transparan, termasuk dalam proses rekrutmen anggota ad hoc dan sosialisasi penggunaan dana hibah dari APBD Solo sebesar Rp28 miliar untuk mencegah gangguan Pilkada.
“Pengawasan dan keterbukaan adalah kunci untuk memastikan Pilkada berjalan lancar,” ujar Yuly.
Ia menekankan bahwa keberhasilan dalam menangkal radikalisme memerlukan upaya kolaboratif antara lembaga negara, media, dan masyarakat.
Dialog ini menegaskan bahwa memerangi radikalisme dalam konteks Pilkada memerlukan pendekatan yang holistik dan keterlibatan berbagai pihak untuk menjaga keamanan dan integritas proses demokrasi. (ks01)
