Respons Permintaan Mendagri Soal Gotong Royong Mendukung MBG, Teguh Prakosa: Regulasi dan Aturan Teknis Harus Jelas

  • Whatsapp
Respons Permintaan Mendagri Soal Gotong Royong Mendukung MBG, Teguh Prakosa: Regulasi dan Aturan Teknis Harus Jelas. (KlikSoloNews/dok)

SOLO, KLIKSOLONEWS.COM – Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa angkat bicara terkait permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pemerintah daerah (pemda) turut bergotong royong mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Teguh menekankan pentingnya regulasi yang jelas dari pemerintah pusat untuk menghindari potensi polemik di tingkat daerah.

Bacaan Lainnya

Menurut Teguh, kebijakan ini memerlukan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang rinci sebelum diterapkan. Ia menilai, tanpa panduan yang jelas, usulan gotong royong ini dapat menimbulkan kegaduhan di daerah.

“Juklak dan juknis belum ada. Jangan hanya melempar wacana biar ribut dulu di daerah, itu tidak baik,” ujar Teguh, Selasa 21 Januari 2025.

Ia menambahkan penyusunan APBD dilakukan setahun sebelumnya, sehingga tidak dapat langsung mengakomodasi permintaan mendadak dari pemerintah pusat.

“Penyusunan APBD dilakukan pada tahun sebelumnya. Itu yang seharusnya diketahui pusat,” tegasnya.

Teguh menjelaskan bahwa Pemkot Solo menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung program MBG.

Namun, pencairan BTT juga memerlukan prosedur yang tidak sederhana. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus memberikan arahan yang lebih konkret mengenai mekanisme gotong royong ini.

“Gotong royong yang dimaksud, apakah APBD diminta membantu anggaran Rp10.000 per penerima atau membantu dalam bentuk tenaga atau sumber daya manusia (SDM)? Semua itu harus dijelaskan,” kata Teguh.

Lebih lanjut, Teguh menekankan bahwa aturan mengenai kontribusi daerah harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah.

“Dalam juklak dan juknis harus jelas, pemda membantu berapa persen, apakah 10 persen atau 20 persen. Jadi bisa disesuaikan kemampuan APBD daerah masing-masing,” tandasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah daerah menyambut baik program MBG yang dinilai dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi petani dan peternak.

Tito mengungkapkan bahwa saat ini sudah terkumpul dana sebesar Rp2,3 triliun dari APBD kabupaten dan provinsi, dengan target keseluruhan Rp5 triliun.

“Sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya untuk tahun 2025. Kontribusi daerah yang mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp2,3 triliun,” kata Tito saat berbicara di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 17 Januari 2025.(KS04)

Pos terkait