PANGKALPINANG, KLIKSOLONEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah serius memberantas tambang ilegal dan penyelundupan sumber daya alam setelah Kejaksaan Agung menyita enam smelter kasus korupsi timah di Bangka Belitung dan menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Prabowo menyebut potensi kerugian negara dari enam perusahaan smelter tersebut mencapai Rp 300 triliun. Pernyataan itu disampaikannya saat meninjau kawasan smelter PT Tinindo Internusa di Kota Pangkalpinang, Senin (6/10/2025).
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, potensi kerugian bisa mencapai Rp 300 triliun. Ini bukti pemerintah serius menindak illegal mining dan semua praktik yang melanggar hukum,” ujar Presiden.
Ia menekankan tindakan tegas ini tanpa pandang bulu, sebagai bagian dari upaya menyelamatkan kekayaan negara untuk rakyat.
“Ini prestasi yang membanggakan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan langkah ini. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” tambah Prabowo.
Presiden juga mengapresiasi seluruh aparat penegak hukum yang bergerak cepat menyelamatkan aset negara dari praktik tambang ilegal.
“Ke depan, ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat. Saya sampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah bergerak cepat sehingga aset-aset ini bisa kita amankan,” terangnya.
Prabowo menegaskan penyitaan enam smelter ilegal yang terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah Tbk merupakan bukti keseriusan pemerintah menegakkan hukum secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Langkah ini bagian dari upaya besar menghentikan praktik ilegal yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, sekaligus memastikan pengelolaan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tandas Presiden.
“Ke depan, pengawasan akan terus diperkuat agar tidak ada lagi kebocoran, penyimpangan, maupun praktik ilegal dalam pengelolaan sumber daya alam nasional,” jelas Prabowo.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan nasional, memberantas illegal mining, dan melindungi sumber daya alam dari praktik korupsi dan penyalahgunaan.(KS01)
About The Author
