Utang di Era Jokowi, Presiden Prabowo: Pemerintah akan Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun

Utang di Era Jokowi, Presiden Prabowo: Pemerintah akan Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun. (KlikSoloNews/dok)

JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan menanggung dan membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh sebesar Rp1,2 triliun per tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11/2025). Keputusan ini diambil menyusul polemik publik terkait membengkaknya utang proyek Whoosh yang menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir.

Bacaan Lainnya

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar (utang Whoosh) mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Presiden Prabowo di hadapan awak media.

Prabowo menegaskan, pembayaran tersebut bukanlah beban berlebih bagi keuangan negara. Ia menyebut manfaat proyek Kereta Cepat Whoosh jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, baik dalam aspek efisiensi waktu maupun pengurangan kemacetan dan polusi.

“Manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Ini semua harus dihitung. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi, setelah kita ambil alih negara, saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan (koruptor) merajalela. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, jangan kasih kesempatan koruptor, nanti uangnya banyak untuk kita,” tegas Prabowo.

Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu proyek strategis nasional yang digagas pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang proyek Whoosh mencapai Rp116 triliun, dengan sekitar 75 persen di antaranya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Pinjaman tersebut memiliki suku bunga 3,5–4 persen per tahun, sehingga beban bunga yang harus dibayar Indonesia mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.

Proyek yang diharapkan menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia itu kini terus menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas pembiayaan dan dampaknya terhadap keuangan negara.

Namun, Presiden Prabowo memastikan pemerintah akan tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan proyek tersebut sambil memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan dan efisien. (KS01)

About The Author

Pos terkait