JAKARTA, KLIKSOLONEWS.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Purbaya menyatakan siap membekukan Bea Cukai dan merumahkan 16 ribu pegawainya jika kinerja instansi tersebut tidak segera berbenah.
Purbaya mengungkapkan ia sudah meminta izin langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan besar-besaran selama satu tahun ke depan.
“Beri saya waktu memperbaiki Bea Cukai. Kalau dalam setahun masyarakat masih tidak puas dan masalahnya tidak beres, Bea Cukai bisa dibekukan,” tegas Purbaya usai Raker di Kompleks DPR, Kamis (27/11/2025).
Ia menegaskan ancamannya bukan sekadar retorika. Jika pembenahan gagal, pemerintah membuka opsi mengembalikan fungsi pengawasan barang impor–ekspor ke Suisse Generale Surveillance (SGS), seperti era sebelumnya.
“Kalau Bea Cukai tidak berubah, ya kembali ke SGS. Pegawai Bea Cukai tahu ancaman ini sangat nyata,” tambah Menkeu Purbaya.
AI Mulai Dipasang untuk Tekan Praktik Nakal
Selain ancaman restrukturisasi total, Kemenkeu juga mulai memasang kecerdasan buatan (AI) pada beberapa titik yang menjadi lokasi kerja Bea Cukai. Teknologi ini disiapkan untuk memantau aktivitas yang berpotensi melanggar aturan secara real time.
Salah satu target utamanya adalah underinvoicing, praktik pelaporan nilai barang lebih rendah dari harga asli untuk menekan tarif pajak dan bea masuk.
Dengan pemasangan AI, Purbaya berharap celah manipulasi bisa ditekan. “AI akan membantu mendeteksi transaksi mencurigakan. Kita ingin praktek nakal seperti underinvoicing bisa hilang,” jelasnya.
Pernyataan keras Purbaya menjadi sinyal bahwa pemerintah akan mengambil langkah ekstrem jika reformasi di tubuh DJBC tidak berjalan cepat dan transparan.
Reformasi Bea Cukai pun kini menjadi salah satu sorotan terbesar publik di awal pemerintahan Presiden Prabowo.(KS01)






