KARANGANYAR, KLIKSOLONEWS.COM – Gagasan skema “war tiket” haji yang belakangan ramai diperbincangkan mulai mendapat perhatian di daerah.
Namun, pihak Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Karanganyar menegaskan bahwa konsep tersebut belum menjadi kebijakan resmi.
Kepala Kemenhaj Karanganyar, Sofyan Hadi, menyampaikan bahwa wacana ini masih dalam tahap awal dan belum memiliki skema teknis yang jelas.
“Ide ini masih sebatas wacana. Tujuannya memang untuk mengurangi bahkan menghapus antrean haji, tetapi masih perlu pembahasan lebih lanjut,” ujarnya, Senin (13/4/2026), dilansir HarianKota, jejaring KlikSoloNews.
Gagasan tersebut disebut sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang berharap antrean panjang haji di Indonesia dapat diatasi di masa depan.
Saat ini, jumlah calon jemaah haji di Indonesia mencapai sekitar 5,7 juta orang. Sementara di Kabupaten Karanganyar, daftar tunggu tercatat sekitar 18 ribu orang dengan estimasi keberangkatan hingga 30 tahun.
Sofyan menjelaskan, skema “war tiket” berpotensi diterapkan jika kuota haji dunia meningkat. Hal ini berkaitan dengan pengembangan sektor haji dan umrah di Arab Saudi melalui program Visi 2030.
Dalam konsep tersebut, calon jemaah yang ingin berangkat lebih cepat tanpa antrean diperkirakan harus membayar biaya penuh tanpa subsidi pemerintah.
“Bisa saja nanti ada jalur khusus tanpa antre, tetapi dengan biaya mandiri. Estimasinya sekitar Rp100 juta per orang,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan skema tersebut tidak akan mengganggu jemaah yang sudah masuk dalam antrean reguler. Pemerintah tetap menjamin keberangkatan sesuai urutan yang telah ditetapkan.
Selain itu, wacana ini juga dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengantisipasi penumpukan dana setoran awal haji yang terus meningkat setiap tahun.
Namun, Sofyan menekankan kebijakan terkait haji tidak bisa diambil secara terburu-buru. Diperlukan kajian mendalam serta pembahasan bersama pemerintah pusat dan DPR sebelum diterapkan.
“Sampai saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Semua harus melalui proses yang matang karena menyangkut kepentingan umat,” tegasnya.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, wacana “war tiket” haji masih akan terus dikaji sebelum benar-benar direalisasikan.(KS01)






