Kebutuhan Sayur di Solo Tembus 190 Ton per Hari, Petani Lokal Jadi Andalan

Kebutuhan Sayur Surakarta Tembus 190 Ton per Hari, Petani Lokal Jadi Andalan. (KlikSoloNews/Alfian Khamal)

SOLO, KLIKSOLONEWS.COM – Lonjakan kebutuhan pangan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang besar bagi petani lokal untuk masuk dalam rantai pasok pangan perkotaan, khususnya di wilayah Soloraya.

Di Kota Solo, kebutuhan sayur diperkirakan mencapai 110–190 ton per hari, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini dihitung dari konsumsi rata-rata 1,5–2,5 kg per kapita per minggu dengan jumlah penduduk sekitar 589 ribu jiwa.

Bacaan Lainnya

Saat ini, sekitar 60–80% pasokan sayur masih berasal dari wilayah penyangga seperti Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali. Namun, kehadiran program MBG semakin meningkatkan tekanan terhadap sistem pangan kota.

Data Badan Gizi Nasional mencatat terdapat 72 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Surakarta.

Setiap unit melayani sekitar 2.000–3.000 penerima manfaat, sehingga program ini diperkirakan menambah kebutuhan sayur hingga 14–22 ton per hari, atau meningkat sekitar 11–13%.

Di tingkat nasional, implementasi MBG juga menghadapi tantangan, mulai dari kualitas pangan, keamanan konsumsi, hingga kompleksitas distribusi. Rantai pasok yang panjang dinilai berisiko menurunkan kesegaran bahan pangan.

Direktur Program Yayasan Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti, menekankan pentingnya penguatan sistem pangan berbasis lokal.

“Wilayah penyangga seperti Sukoharjo dan Boyolali memiliki peran kunci dalam memasok pangan ke Kota Solo. Penguatan pertanian regeneratif akan membuat rantai pasok lebih berkelanjutan sekaligus membuka peluang bagi petani muda,” ujarnya.

Potensi Besar Sukoharjo dan Boyolali

Hasil baseline program pertanian regeneratif menunjukkan bahwa 84 petani dari 14 kelompok tani di Sukoharjo dan Boyolali memiliki kapasitas produksi hortikultura yang kuat.

Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi produksi hortikultura. Sistem produksi terbagi antara lahan sawah dengan pola monokultur dan polikultur, serta pekarangan yang sepenuhnya polikultur, dengan intensitas tanam umumnya 2–3 kali per tahun.  Komoditas utama yang ditanam cabai, melon, bawang merah, gambas, dan kacang Panjang.

Petani di Kabupaten Sukoharjo telah menerapka prinsip reg agri di antaranya telah menggunakan pupuk organik kompos sebagai pupuk dasar serta melakukan rotasi tanaman serta sistem polikutur untuk meningkatkan kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, mengendalikan hama penyakit, serta menggurangi penggunaan air.

Petani di Kabupaten Sukoharjo telah banyak menggunakan teknologi pertanian untuk meningkatkan efisiensi, Serta terdapat keterlibatan anak muda dan Perempuan dalam proses budidaya.

Profil petani didominasi usia produktif (37–50 tahun sebesar 64,9%), berpendidikan minimal SMP–SMA (±71%). Sistem produksi masih bergantungan pada input eksternal dan praktik budidaya yang belum efisien serta berkelanjutan.

Penggunaan pestisida masih dominan bersifat kuratif, sementara biaya produksi didominasi oleh benih, pupuk, dan tenaga kerja.

Sistem distribusi masih didominasi oleh tengkulak (81%), yang berdampak pada rendahnya posisi tawar petani, dengan harga sebagian besar ditentukan oleh pembeli (45%) atau mengikuti pasar (36%).

“Hasil baseline menunjukkan bahwa pertanian di Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi besar, namun masih menghadapi tantangan seperti ketergantungan input eksternal, tingginya biaya produksi, dan fluktuasi harga,” ujar Bagas Windaryatno, S.P., M.Si, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

“Ke depan, diperlukan penguatan pertanian berkelanjutan, perbaikan sistem distribusi, serta kolaborasi lintas sektor agar petani lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu menarik generasi muda ke sektor pertanian,” sambungnya.

Hasil baseline di Kabupaten Kabupaten Boyolali memiliki potensi kuat sebagai pemasok pangan bagi Solo.

Dari sisi produksi, praktik budidaya masih bersifat tradisional, dengan tingkat mekanisasi rendah (±81% manual) dan belum berbasis permintaan pasar, sehingga produksi dan harga cenderung fluktuatif.

Komoditas utama yang dibudidayakan cabai, bawang merah, tomat,, wortel, dan brokoli. Petani di Boyolali telah menerapkan prinsip reg agri dengan menggunakan pupuk kendang sebagai pupuk kompos, mengurangi penggunaan pupuk kimia, penggunaan sistem terasering berbasis polikultur.

Profil petani didominasi usia di atas 35 tahun (±67%) dengan tingkat pendidikan dasar (±31%), yang berdampak pada rendahnya adopsi inovasi dan terbatasnya regenerasi.

Ketergantungan pada input eksternal masih tinggi, termasuk benih (±67%) dan pestisida (±68%) yang digunakan secara kuratif. Kelemahan paling krusial terletak pada rantai pasok, di mana ±84% produk dipasarkan melalui tengkulak dan ±56% harga ditentukan pembeli.

Minimnya penanganan pascapanen serta panjangnya rantai distribusi menyebabkan rendahnya nilai tambah di tingkat petani.

Optimalisasi potensi produksi di Sukoharjo dan Boyolali dinilai mampu menjadi solusi strategis dalam menjawab lonjakan kebutuhan pangan kota.

Integrasi langsung antara petani lokal dan SPPG di Surakarta tidak hanya membuka akses pasar yang lebih stabil, tetapi juga berpotensi mempersingkat rantai distribusi, meningkatkan kualitas dan kesegaran pangan, serta memperkuat pendapatan petani.

“Kontribusi urban farming di perkotaan saat ini masih terbatas, sehingga ketahanan pangan masih sangat bergantung pada wilayah penyangga seperti Sukoharjo dan Boyolali. Karena itu, perlu didorong kemandirian pangan melalui kegiatan menanam di tingkat rumah tangga, sekaligus memastikan keamanan pangan melalui pengawasan residu pestisida,” ujar Wahyu Kristina S.S., M.M, Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Surakarta.

“Ke depan, integrasi Kelompok Wanita Tani dengan program Makan Bergizi Gratis serta pengembangan demplot edukatif menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menumbuhkan minat generasi muda di sektor pertanian,” terangnya.

Lebih jauh, pendekatan ini dapat menjadi model penguatan sistem pangan lokal yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan konsumsi, tetapi juga mampu menjawab tantangan nasional dalam pelaksanaan program MBG, melalui sistem yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. (Alfian Khamal/KS01)

About The Author

Pos terkait